Indonesia dikenal sebagai negara
agraris. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kewalahan untuk
memenuhi kebutuhan pangan berupa beras. Program ketahanan pangan pun masih
bertumpu pada lahan sawah di Pulau Jawa, yang tiap tahun lahanya kian menyusut
drastis. Oleh karena itu, perlu digalakkan pemanfaatan hutan negara untuk
mendukung sistem pertanian terpadu dengan tetap mempertahankan kondisi hutan.
Oleh karena itu, Universitas Gadjah
Mada (UGM) merintis pengembangan sistem pertanian terpadu (integrated
farming system) lewat pemanfaatan areal hutan di bawah tegakan hutan.
Sistem ini didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan
Pehutani karena membantu pembukaan lahan hutan untuk ketersediaan pangan.
Apalagi tahun 2015, pemerintah mengalihkan dana subsidi BBM sebesar Rp15
triliun untuk rehabilitasi jaringan irigasi satu juta hektar, distribusi benih,
pupuk dan alat mesih pertanian.
“Semangat kami mengimplementasikan
seluruh hasil riset di bidang kehutanan, hutan tidak sekedar melindungi
lingkungan, tapi sumber pangan, energi, dan sumber tekstil yang berasal dari
serat rayon,” kata Rektor UGM Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., saat
membuka Rencana Aksi Pelaksanaan Integrated Farming System di Kawasan
Hutan yang berlangsung di Ruang Multimedia UGM, pada Jumat (16/01/2014).
Selama dua dekade terakhir, Guru
Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof. Moh Naiem mengatakan kebijakan pemerintah
dalam mendorong kedaulatan pangan tidak dilakukan secara serius. Saat ini luas
lahan produksi pangan di Indonesia berkisar 15,35 juta hektar padahal yang
dibutuhkan mencapai 24,2 juta hektar.
Dari kajian tim ketahanan pangan
UGM, impor beras saat ini mencapai 10 persen dari produksi dalam negeri, dengan
cadangan beras untuk mencukupi kebutuhan sekitar tiga bulan ke depan. Sementara
itu, pertumbuhan luas panen sangat terbatas karena laju perluasan lahan
pertania baru sangat rendah, konversi lahan pertanian ke non pertanian
sulit dikendalikan, degradasi sumberdaya air dan kinerja irigasi serta turunnya
tingkat kesuburan fisik dan kimia laha pertanian.
Dengan 60 persen kawasan hutan dari
total luas daratan, deforestasi akan tetap menjadi fenomena umum dan terkait
dengan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Oleh karena itu perlu kebijakan
ramah lingkungan terhadap kedaulatan pangan melalui iptek tanpa mengorbankan
kelestarian hutan. Deforestasi hutan tropis ke lahan pertanian ternyata
didominasi oleh konversi hutan dalam pengembangan industri sawit yang sebagian
besar dimiliki asing.
“Sektor pertanian masih menjadi
primadona, lebih 40 persen penyerap total lapangan kerja yang saat ini
didominasi oleh unskilled labour. Indonesia harus berani mengakui bahwa
saat ini sektor pertanian masih merupakan tumpuan utama pendapatan rakyatnya,
sehingga sektor pertanian harus tetap menjadi kunci keberhasilan pembangunan,”
kata Naiem.
Permasalahan utama strategi
pengembangan kedaulatan pangan di kawasan hutan yaitu akses lahan terbatas, akses
modal, saprodi (sarana produksi) dan alsintan (alat dan mesin pertanian)
terbatas. Tidak ada akses bibit dan benih, petani belum terlatih dan tidak
teroganisir dan tata niaga buruk didominasi tengkulak.
“Permasalahan adanya
ketidaktransparanan dalam akses sumber daya hutan yang didominasi para elit
lokal, selain itu petani hutan selalu mendapatkan diskriminasi dalam hal
bantuan saprodi dari pemerintah. Namun, dapat diatasi dengan penerapan sistem
informasi,” tambahnya.
Dalam pengembangan sistem pertanian
terpadu, Fakultas Kehutanan UGM telah mencoba menanam varietas padi.“Kita sudah
mencobanya dengan menanam empat varietas padi di area kawasan perhutani di Jawa
Timur dan Jawa Tengah lewat sistem tumpang sari dan gumpang gilir di sela
tanaman jati dan pinus,” kata Naiem.
Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Ngawi, Fakultas Kehutanan UGM mengembangkan sepuluh varietas padi gogo, yang
baru diintensifkan pada tiga varietas unggulan yaitu Situpatenggang, Inpago 4,
dan Inpari.
Sementara itu, Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Prof. Dr. San Afri Awang, mengatakan KLHK
dan Kementerian Pertanian bersepakat menyiapkan lahan sebesar sejuta hektar
untuk meningkatkan produksi pangan berada di Kalimantan dan Papua. “Dari satu
juta lahan ini, 500 ribu untuk pangan dan sisanya untuk tanaman tebu,”
terangnya.
Penyediaan lahan satu juta hektar
untuk mendukung pembangunan lahan sawah baru melalui pelepasan kawasan hutan
dan sistem pinjam pakai. Selain itu juga disediakan pemanfaatan areal lahan
hutan di bawah tegakan hutan seluas 250 ribu hektar, serta kerja sama kemitraan
dunia usaha dengan bantuan dana CSR produktif seluas 1,6 juta hektar. San Afri
mengatakan pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) produksi
padi untuk kedaulatan pangan ditargetkan 82 juta ton.
Dia menjelaskan ada perbedaan antara
sistem pertanian terpadu dan agro forestry. Jika hutan terus-terusan
ditanami padi, maka akan muncul masalah lainnya. Oleh karena itu, hutan jangan
hanya dibuka untuk pertanian padi. Karena satu miliar penduduk dunia,
juga bergantung pada produk buah dan hutan alam. Dia menyarankan pertanian terpadu
harus diintegrasikan bersama kelompok petani di desa, sambil menerapkan
undang-undang pengembangan desa.
San Afri menyebutkan sekitar 29
persen lahan hutan dikuasai korporasi, hanya 0,58 persen dipegang oleh rakyat.
In sangat tidak adil dan menunjukkan kegagalan dalam meningkatkan ketahanan
pangan dan kesejahteraan petaninya.
Lahan menjadi faktor produksi
penting kedaulatan pangan maka luas tanah juga penting. Setiap orang di Jawa
hanya punya tanah 0,24 hektar dan hanya 0,36 hektar di Jateng, serta 2,4 juta
hektar dikuasai perum Perhutani. Oleh karena itu pendampingan menjadi penting.
“Saya rasa, (lahan untuk) pengusaha
sudah cukup. Kita coba naikkan 12,7 juta hektar lahan hutan untuk rakyat. Era
Presiden Jokowi sangat serius melakukan ini,” katanya.
Ia menambahkan, penelitian selama 10
tahun di Madiun untuk pertanian tumpangssari untuk satu hektar lahan sekali
tanam menghasilkan 4,2 ton padi, 1,4 ton jagung dan 18 ton ubi kayu. KLHK
sendiri meminta Perhutani menyiapkan tanah seluas 30 ribu hektar di Jawa
Tengah, di Jawa Timur 30 ribu hektar dan di Jawa Barat 20 ribu hektar.
“Minimal rakyat desa memanfaatkan
lahan 2 hektar dengan sistem pertanian terpadu. Selama ini hanya 0.25 hektar
hanya dapat 1,2 ton. Gunakan mekanisasi dan panca usaha tani yang benar.
Perhutani tiap tahun tanam 54 ribu hektar tanaman hutan, hanya 12 ribu
tumpangsari, sisanya cemplongan (tidak terpakai),” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Pascapanen
dan Pembinaan Usaha Kementerian Pertanian Ir. Bambang Sad Juga, M.Sc
mengatakan, sistem pertanian terpadu ini sejalan dengan nawacita Presiden
Jokowi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik. Adapun turunannya yakni peningkatan kedaulatan
pangan yang dicerminkan pada kekuatan mengatur masalah pangan secara mandiri
yakni ketahanan pangan terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam
negeri dan mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pengan terutama
petani dan nelayan.
“Kondisi riil ketahanan pangan
nasional saat ini bertumpu pada lahan sawah yang terpusat di Pulau Jawa yang
luasnya semakin menyusut. Permintaan produk pangan berkualitas meningkat,
produksi rendah, lahan usaha sempit dan tidak bisa diperluas serta kebutuhan
hidup terus meningkat,” kata Bambang.
Ia menambahkan penghasil devisi
utama ada pada sektor pertanian. Ekspor hasil perkebunan pada tahun 2013
sebesar 26,77 miliar US dolar yang mengakibatkan neraca perdagangan sektor
pertanian surplus 15,843 US dolar.
Ujicoba di Jateng
Pemprov Jateng menandatangani nota
kesepahaman dengan Perhutani dan UGM untuk mewujudkan sistem pertanian terpadu.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebutkan ada 653 ribu kawasan hutan Perhutani
di Jawa Tengah yang sejatinya potensial dimanfaatkan untuk lahan pertanian
terpadu dan peberdayaan ekonomi masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan
hutan.
“Kawasan hutan perlu dipakai karena
stok pangan kita makin berkurang,” katanya.
Ganjar menambahkan, problem
lingkungan hidup dan kehutanan ke depan semakin berebut dan semakin keras. Saat
ini ia dipermasalahkan di Rembang, memilih pabrik semen atau sumber air.
Menyusul permasalahan di Pati, di Grobogan dan Gombong. Pemprov Jateng
sebelumnya menggelontorkan dana sebesar Rp 750 juta untuk pengadaan bibit padi
gogo untuk ditanam di kawasan KPH yang ada di Blora, Kendal, Banyumas,
Grobogan, Boyolali dan Rembang.
Pemprov akan mengajak masyarakat
sekitar hutan untuk memanfaatkan lahan hutan dengaan sistem pertanian terpadu,
dibantu UGM dalam pendampingan, varietas dan lainnya.
“Jika ini bisa didorong maka akan
membantu mempercepat kedaulatan pangan. Saat ini Jateng surplus pertanian padi
3 juta ton. Bicara kedaulatan pangan maka Jateng haram hukumnya impor beras,”
kata Ganjar.
Terkait kondisi sumber air untuk
irigasi pertanian, Pemprov Jawa Tengah akan ada proyek besar yakni pembangunan
Waduk di Kudus dan Wonogiri. Sementara waduk Karanganyar dan Kota
Semarang sudah jadi.
“Minimal ada lima waduk baru. Jika
ini bisa dilaksanakan maka target pangan bisa terpenuhi, jika tidak bisa maka
perlu Embung dan selebihnya pakai air tanah,” tutup Ganjar.
Sumber : http://www.mongabay.co.id/2015/01/21/klhk-dukung-ugm-rintis-sistem-pertanian-terpadu-di-kawasan-hutan-seperti-apakah/
Penulis : Tommy Apriando
Rosiana Nafilatul Azizah
Golongan A5 Kelompok 3
13122
Posting Komentar