Kelompok 3/A5
Penyuluhan
Kelompok 3/A5
KLHK Dukung UGM Rintis Sistem Pertanian Terpadu di Kawasan Hutan. Seperti Apakah?
Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Tetapi dalam beberapa tahun
terakhir, pemerintah kewalahan untuk memenuhi kebutuhan pangan berupa
beras. Program ketahanan pangan pun masih bertumpu pada lahan sawah di
Pulau Jawa, yang tiap tahun lahanya kian menyusut drastis. Oleh karena
itu, perlu digalakkan pemanfaatan hutan negara untuk mendukung sistem
pertanian terpadu dengan tetap mempertahankan kondisi hutan.
Oleh karena itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) merintis pengembangan sistem pertanian terpadu (integrated farming system)
lewat pemanfaatan areal hutan di bawah tegakan hutan. Sistem ini
didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pehutani
karena membantu pembukaan lahan hutan untuk ketersediaan pangan. Apalagi
tahun 2015, pemerintah mengalihkan dana subsidi BBM sebesar Rp15
triliun untuk rehabilitasi jaringan irigasi satu juta hektar, distribusi
benih, pupuk dan alat mesih pertanian.
“Semangat kami mengimplementasikan seluruh hasil riset di bidang
kehutanan, hutan tidak sekedar melindungi lingkungan, tapi sumber
pangan, energi, dan sumber tekstil yang berasal dari serat rayon,” kata
Rektor UGM Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., saat membuka
Rencana Aksi Pelaksanaan Integrated Farming System di Kawasan Hutan yang berlangsung di Ruang Multimedia UGM, pada Jumat (16/01/2014).
Selama dua dekade terakhir, Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof.
Moh Naiem mengatakan kebijakan pemerintah dalam mendorong kedaulatan
pangan tidak dilakukan secara serius. Saat ini luas lahan produksi
pangan di Indonesia berkisar 15,35 juta hektar padahal yang dibutuhkan
mencapai 24,2 juta hektar.
Dari kajian tim ketahanan pangan UGM, impor beras saat ini mencapai
10 persen dari produksi dalam negeri, dengan cadangan beras untuk
mencukupi kebutuhan sekitar tiga bulan ke depan. Sementara itu,
pertumbuhan luas panen sangat terbatas karena laju perluasan lahan
pertania baru sangat rendah, konversi lahan pertanian ke non pertanian
sulit dikendalikan, degradasi sumberdaya air dan kinerja irigasi serta
turunnya tingkat kesuburan fisik dan kimia laha pertanian.
Dengan 60 persen kawasan hutan dari total luas daratan, deforestasi
akan tetap menjadi fenomena umum dan terkait dengan kerusakan lingkungan
dan bencana alam. Oleh karena itu perlu kebijakan ramah lingkungan
terhadap kedaulatan pangan melalui iptek tanpa mengorbankan kelestarian
hutan. Deforestasi hutan tropis ke lahan pertanian ternyata didominasi
oleh konversi hutan dalam pengembangan industri sawit yang sebagian
besar dimiliki asing.
“Sektor pertanian masih menjadi primadona, lebih 40 persen penyerap total lapangan kerja yang saat ini didominasi oleh unskilled labour.
Indonesia harus berani mengakui bahwa saat ini sektor pertanian masih
merupakan tumpuan utama pendapatan rakyatnya, sehingga sektor pertanian
harus tetap menjadi kunci keberhasilan pembangunan,” kata Naiem.
Permasalahan utama strategi pengembangan kedaulatan pangan di kawasan
hutan yaitu akses lahan terbatas, akses modal, saprodi (sarana
produksi) dan alsintan (alat dan mesin pertanian) terbatas. Tidak ada
akses bibit dan benih, petani belum terlatih dan tidak teroganisir dan
tata niaga buruk didominasi tengkulak.
“Permasalahan adanya ketidaktransparanan dalam akses sumber daya
hutan yang didominasi para elit lokal, selain itu petani hutan selalu
mendapatkan diskriminasi dalam hal bantuan saprodi dari pemerintah.
Namun, dapat diatasi dengan penerapan sistem informasi,” tambahnya.
Dalam pengembangan sistem pertanian terpadu, Fakultas Kehutanan UGM
telah mencoba menanam varietas padi.“Kita sudah mencobanya dengan
menanam empat varietas padi di area kawasan perhutani di Jawa Timur dan
Jawa Tengah lewat sistem tumpang sari dan gumpang gilir di sela tanaman
jati dan pinus,” kata Naiem.
Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ngawi, Fakultas Kehutanan UGM
mengembangkan sepuluh varietas padi gogo, yang baru diintensifkan pada
tiga varietas unggulan yaitu Situpatenggang, Inpago 4, dan Inpari.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Prof. Dr. San Afri Awang, mengatakan KLHK dan Kementerian Pertanian
bersepakat menyiapkan lahan sebesar sejuta hektar untuk meningkatkan
produksi pangan berada di Kalimantan dan Papua. “Dari satu juta lahan
ini, 500 ribu untuk pangan dan sisanya untuk tanaman tebu,” terangnya.
Penyediaan lahan satu juta hektar untuk mendukung pembangunan lahan
sawah baru melalui pelepasan kawasan hutan dan sistem pinjam pakai.
Selain itu juga disediakan pemanfaatan areal lahan hutan di bawah
tegakan hutan seluas 250 ribu hektar, serta kerja sama kemitraan dunia
usaha dengan bantuan dana CSR produktif seluas 1,6 juta hektar. San Afri
mengatakan pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
produksi padi untuk kedaulatan pangan ditargetkan 82 juta ton.
Dia menjelaskan ada perbedaan antara sistem pertanian terpadu dan
agro forestry. Jika hutan terus-terusan ditanami padi, maka akan muncul
masalah lainnya. Oleh karena itu, hutan jangan hanya dibuka untuk
pertanian padi. Karena satu miliar penduduk dunia, juga bergantung pada
produk buah dan hutan alam.
Dia menyarankan pertanian terpadu harus diintegrasikan bersama
kelompok petani di desa, sambil menerapkan undang-undang pengembangan
desa. San Afri menyebutkan sekitar 29 persen lahan hutan dikuasai
korporasi, hanya 0,58 persen dipegang oleh rakyat. In sangat tidak adil
dan menunjukkan kegagalan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan
kesejahteraan petaninya.
Lahan menjadi faktor produksi penting kedaulatan pangan maka luas
tanah juga penting. Setiap orang di Jawa hanya punya tanah 0,24 hektar
dan hanya 0,36 hektar di Jateng, serta 2,4 juta hektar dikuasai perum
Perhutani. Oleh karena itu pendampingan menjadi penting.
“Saya rasa, (lahan untuk) pengusaha sudah cukup. Kita coba naikkan
12,7 juta hektar lahan hutan untuk rakyat. Era Presiden Jokowi sangat
serius melakukan ini,” katanya.
Ia menambahkan, penelitian selama 10 tahun di Madiun untuk pertanian
tumpangssari untuk satu hektar lahan sekali tanam menghasilkan 4,2 ton
padi, 1,4 ton jagung dan 18 ton ubi kayu. KLHK sendiri meminta Perhutani
menyiapkan tanah seluas 30 ribu hektar di Jawa Tengah, di Jawa Timur 30
ribu hektar dan di Jawa Barat 20 ribu hektar.
“Minimal rakyat desa memanfaatkan lahan 2 hektar dengan sistem
pertanian terpadu. Selama ini hanya 0.25 hektar hanya dapat 1,2 ton.
Gunakan mekanisasi dan panca usaha tani yang benar. Perhutani tiap tahun
tanam 54 ribu hektar tanaman hutan, hanya 12 ribu tumpangsari, sisanya cemplongan (tidak terpakai),” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Kementerian
Pertanian Ir. Bambang Sad Juga, M.Sc mengatakan, sistem pertanian
terpadu ini sejalan dengan nawacita Presiden Jokowi untuk mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik. Adapun turunannya yakni peningkatan kedaulatan pangan yang
dicerminkan pada kekuatan mengatur masalah pangan secara mandiri yakni
ketahanan pangan terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam
negeri dan mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pengan
terutama petani dan nelayan.
“Kondisi riil ketahanan pangan nasional saat ini bertumpu pada lahan
sawah yang terpusat di Pulau Jawa yang luasnya semakin menyusut.
Permintaan produk pangan berkualitas meningkat, produksi rendah, lahan
usaha sempit dan tidak bisa diperluas serta kebutuhan hidup terus
meningkat,” kata Bambang.
Ia menambahkan penghasil devisi utama ada pada sektor pertanian.
Ekspor hasil perkebunan pada tahun 2013 sebesar 26,77 miliar US dolar
yang mengakibatkan neraca perdagangan sektor pertanian surplus 15,843 US
dolar.
Ujicoba di Jateng
Pemprov Jateng menandatangani nota kesepahaman dengan Perhutani dan
UGM untuk mewujudkan sistem pertanian terpadu. Gubernur Jateng Ganjar
Pranowo menyebutkan ada 653 ribu kawasan hutan Perhutani di Jawa Tengah
yang sejatinya potensial dimanfaatkan untuk lahan pertanian terpadu dan
peberdayaan ekonomi masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan
hutan.
“Kawasan hutan perlu dipakai karena stok pangan kita makin berkurang,” katanya.
Ganjar menambahkan, problem lingkungan hidup dan kehutanan ke depan
semakin berebut dan semakin keras. Saat ini ia dipermasalahkan di
Rembang, memilih pabrik semen atau sumber air. Menyusul permasalahan di
Pati, di Grobogan dan Gombong. Pemprov Jateng sebelumnya menggelontorkan
dana sebesar Rp 750 juta untuk pengadaan bibit padi gogo untuk ditanam
di kawasan KPH yang ada di Blora, Kendal, Banyumas, Grobogan, Boyolali
dan Rembang.
Pemprov akan mengajak masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan
lahan hutan dengaan sistem pertanian terpadu, dibantu UGM dalam
pendampingan, varietas dan lainnya.
“Jika ini bisa didorong maka akan membantu mempercepat kedaulatan
pangan. Saat ini Jateng surplus pertanian padi 3 juta ton. Bicara
kedaulatan pangan maka Jateng haram hukumnya impor beras,” kata Ganjar.
Terkait kondisi sumber air untuk irigasi pertanian, Pemprov Jawa
Tengah akan ada proyek besar yakni pembangunan Waduk di Kudus dan
Wonogiri. Sementara waduk Karanganyar dan Kota Semarang sudah jadi.
“Minimal ada lima waduk baru. Jika ini bisa dilaksanakan maka target
pangan bisa terpenuhi, jika tidak bisa maka perlu Embung dan selebihnya
pakai air tanah,” tutup Ganjar.
Sumber : http://www.mongabay.co.id/2015/01/21/klhk-dukung-ugm-rintis-sistem-pertanian-terpadu-di-kawasan-hutan-seperti-apakah/
Penulis : Tommy Apriando
Rosiana Nafilatul Azizah
Golongan A5 Kelompok 3
13122
Teknologi Terapan dalam Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya
Kehadiran varietas unggul perikanan budidaya diyakini dapat
memacu produksinya.
Dalam mewujudkan industrialisasi perikanan budidaya, dibutuhkan kegiatan penelitian, perekayasaan dan pertukaran informasi melalui berbagai ilmu pengetahuan teknologi. Atas dasar itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggelar Indonesia Aquaculture-Forum Inovasi Teknologi Aquaculture 2012 yang berlangsung 8-11 Mei 2012 ini di Makassar.
KLHK Dukung UGM Rintis Sistem Pertanian Terpadu di Kawasan Hutan. Seperti Apakah?
Indonesia dikenal sebagai negara
agraris. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah kewalahan untuk
memenuhi kebutuhan pangan berupa beras. Program ketahanan pangan pun masih
bertumpu pada lahan sawah di Pulau Jawa, yang tiap tahun lahanya kian menyusut
drastis. Oleh karena itu, perlu digalakkan pemanfaatan hutan negara untuk
mendukung sistem pertanian terpadu dengan tetap mempertahankan kondisi hutan.
Oleh karena itu, Universitas Gadjah
Mada (UGM) merintis pengembangan sistem pertanian terpadu (integrated
farming system) lewat pemanfaatan areal hutan di bawah tegakan hutan.
Sistem ini didukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan
Pehutani karena membantu pembukaan lahan hutan untuk ketersediaan pangan.
Apalagi tahun 2015, pemerintah mengalihkan dana subsidi BBM sebesar Rp15
triliun untuk rehabilitasi jaringan irigasi satu juta hektar, distribusi benih,
pupuk dan alat mesih pertanian.
“Semangat kami mengimplementasikan
seluruh hasil riset di bidang kehutanan, hutan tidak sekedar melindungi
lingkungan, tapi sumber pangan, energi, dan sumber tekstil yang berasal dari
serat rayon,” kata Rektor UGM Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., saat
membuka Rencana Aksi Pelaksanaan Integrated Farming System di Kawasan
Hutan yang berlangsung di Ruang Multimedia UGM, pada Jumat (16/01/2014).
Selama dua dekade terakhir, Guru
Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof. Moh Naiem mengatakan kebijakan pemerintah
dalam mendorong kedaulatan pangan tidak dilakukan secara serius. Saat ini luas
lahan produksi pangan di Indonesia berkisar 15,35 juta hektar padahal yang
dibutuhkan mencapai 24,2 juta hektar.
Dari kajian tim ketahanan pangan
UGM, impor beras saat ini mencapai 10 persen dari produksi dalam negeri, dengan
cadangan beras untuk mencukupi kebutuhan sekitar tiga bulan ke depan. Sementara
itu, pertumbuhan luas panen sangat terbatas karena laju perluasan lahan
pertania baru sangat rendah, konversi lahan pertanian ke non pertanian
sulit dikendalikan, degradasi sumberdaya air dan kinerja irigasi serta turunnya
tingkat kesuburan fisik dan kimia laha pertanian.
Dengan 60 persen kawasan hutan dari
total luas daratan, deforestasi akan tetap menjadi fenomena umum dan terkait
dengan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Oleh karena itu perlu kebijakan
ramah lingkungan terhadap kedaulatan pangan melalui iptek tanpa mengorbankan
kelestarian hutan. Deforestasi hutan tropis ke lahan pertanian ternyata
didominasi oleh konversi hutan dalam pengembangan industri sawit yang sebagian
besar dimiliki asing.
“Sektor pertanian masih menjadi
primadona, lebih 40 persen penyerap total lapangan kerja yang saat ini
didominasi oleh unskilled labour. Indonesia harus berani mengakui bahwa
saat ini sektor pertanian masih merupakan tumpuan utama pendapatan rakyatnya,
sehingga sektor pertanian harus tetap menjadi kunci keberhasilan pembangunan,”
kata Naiem.
Permasalahan utama strategi
pengembangan kedaulatan pangan di kawasan hutan yaitu akses lahan terbatas, akses
modal, saprodi (sarana produksi) dan alsintan (alat dan mesin pertanian)
terbatas. Tidak ada akses bibit dan benih, petani belum terlatih dan tidak
teroganisir dan tata niaga buruk didominasi tengkulak.
“Permasalahan adanya
ketidaktransparanan dalam akses sumber daya hutan yang didominasi para elit
lokal, selain itu petani hutan selalu mendapatkan diskriminasi dalam hal
bantuan saprodi dari pemerintah. Namun, dapat diatasi dengan penerapan sistem
informasi,” tambahnya.
Dalam pengembangan sistem pertanian
terpadu, Fakultas Kehutanan UGM telah mencoba menanam varietas padi.“Kita sudah
mencobanya dengan menanam empat varietas padi di area kawasan perhutani di Jawa
Timur dan Jawa Tengah lewat sistem tumpang sari dan gumpang gilir di sela
tanaman jati dan pinus,” kata Naiem.
Di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Ngawi, Fakultas Kehutanan UGM mengembangkan sepuluh varietas padi gogo, yang
baru diintensifkan pada tiga varietas unggulan yaitu Situpatenggang, Inpago 4,
dan Inpari.
Sementara itu, Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Prof. Dr. San Afri Awang, mengatakan KLHK
dan Kementerian Pertanian bersepakat menyiapkan lahan sebesar sejuta hektar
untuk meningkatkan produksi pangan berada di Kalimantan dan Papua. “Dari satu
juta lahan ini, 500 ribu untuk pangan dan sisanya untuk tanaman tebu,”
terangnya.
Penyediaan lahan satu juta hektar
untuk mendukung pembangunan lahan sawah baru melalui pelepasan kawasan hutan
dan sistem pinjam pakai. Selain itu juga disediakan pemanfaatan areal lahan
hutan di bawah tegakan hutan seluas 250 ribu hektar, serta kerja sama kemitraan
dunia usaha dengan bantuan dana CSR produktif seluas 1,6 juta hektar. San Afri
mengatakan pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) produksi
padi untuk kedaulatan pangan ditargetkan 82 juta ton.
Dia menjelaskan ada perbedaan antara
sistem pertanian terpadu dan agro forestry. Jika hutan terus-terusan
ditanami padi, maka akan muncul masalah lainnya. Oleh karena itu, hutan jangan
hanya dibuka untuk pertanian padi. Karena satu miliar penduduk dunia,
juga bergantung pada produk buah dan hutan alam. Dia menyarankan pertanian terpadu
harus diintegrasikan bersama kelompok petani di desa, sambil menerapkan
undang-undang pengembangan desa.
San Afri menyebutkan sekitar 29
persen lahan hutan dikuasai korporasi, hanya 0,58 persen dipegang oleh rakyat.
In sangat tidak adil dan menunjukkan kegagalan dalam meningkatkan ketahanan
pangan dan kesejahteraan petaninya.
Lahan menjadi faktor produksi
penting kedaulatan pangan maka luas tanah juga penting. Setiap orang di Jawa
hanya punya tanah 0,24 hektar dan hanya 0,36 hektar di Jateng, serta 2,4 juta
hektar dikuasai perum Perhutani. Oleh karena itu pendampingan menjadi penting.
“Saya rasa, (lahan untuk) pengusaha
sudah cukup. Kita coba naikkan 12,7 juta hektar lahan hutan untuk rakyat. Era
Presiden Jokowi sangat serius melakukan ini,” katanya.
Ia menambahkan, penelitian selama 10
tahun di Madiun untuk pertanian tumpangssari untuk satu hektar lahan sekali
tanam menghasilkan 4,2 ton padi, 1,4 ton jagung dan 18 ton ubi kayu. KLHK
sendiri meminta Perhutani menyiapkan tanah seluas 30 ribu hektar di Jawa
Tengah, di Jawa Timur 30 ribu hektar dan di Jawa Barat 20 ribu hektar.
“Minimal rakyat desa memanfaatkan
lahan 2 hektar dengan sistem pertanian terpadu. Selama ini hanya 0.25 hektar
hanya dapat 1,2 ton. Gunakan mekanisasi dan panca usaha tani yang benar.
Perhutani tiap tahun tanam 54 ribu hektar tanaman hutan, hanya 12 ribu
tumpangsari, sisanya cemplongan (tidak terpakai),” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Pascapanen
dan Pembinaan Usaha Kementerian Pertanian Ir. Bambang Sad Juga, M.Sc
mengatakan, sistem pertanian terpadu ini sejalan dengan nawacita Presiden
Jokowi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik. Adapun turunannya yakni peningkatan kedaulatan
pangan yang dicerminkan pada kekuatan mengatur masalah pangan secara mandiri
yakni ketahanan pangan terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam
negeri dan mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pengan terutama
petani dan nelayan.
“Kondisi riil ketahanan pangan
nasional saat ini bertumpu pada lahan sawah yang terpusat di Pulau Jawa yang
luasnya semakin menyusut. Permintaan produk pangan berkualitas meningkat,
produksi rendah, lahan usaha sempit dan tidak bisa diperluas serta kebutuhan
hidup terus meningkat,” kata Bambang.
Ia menambahkan penghasil devisi
utama ada pada sektor pertanian. Ekspor hasil perkebunan pada tahun 2013
sebesar 26,77 miliar US dolar yang mengakibatkan neraca perdagangan sektor
pertanian surplus 15,843 US dolar.
Ujicoba di Jateng
Pemprov Jateng menandatangani nota
kesepahaman dengan Perhutani dan UGM untuk mewujudkan sistem pertanian terpadu.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebutkan ada 653 ribu kawasan hutan Perhutani
di Jawa Tengah yang sejatinya potensial dimanfaatkan untuk lahan pertanian
terpadu dan peberdayaan ekonomi masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan
hutan.
“Kawasan hutan perlu dipakai karena
stok pangan kita makin berkurang,” katanya.
Ganjar menambahkan, problem
lingkungan hidup dan kehutanan ke depan semakin berebut dan semakin keras. Saat
ini ia dipermasalahkan di Rembang, memilih pabrik semen atau sumber air.
Menyusul permasalahan di Pati, di Grobogan dan Gombong. Pemprov Jateng
sebelumnya menggelontorkan dana sebesar Rp 750 juta untuk pengadaan bibit padi
gogo untuk ditanam di kawasan KPH yang ada di Blora, Kendal, Banyumas,
Grobogan, Boyolali dan Rembang.
Pemprov akan mengajak masyarakat
sekitar hutan untuk memanfaatkan lahan hutan dengaan sistem pertanian terpadu,
dibantu UGM dalam pendampingan, varietas dan lainnya.
“Jika ini bisa didorong maka akan
membantu mempercepat kedaulatan pangan. Saat ini Jateng surplus pertanian padi
3 juta ton. Bicara kedaulatan pangan maka Jateng haram hukumnya impor beras,”
kata Ganjar.
Terkait kondisi sumber air untuk
irigasi pertanian, Pemprov Jawa Tengah akan ada proyek besar yakni pembangunan
Waduk di Kudus dan Wonogiri. Sementara waduk Karanganyar dan Kota
Semarang sudah jadi.
“Minimal ada lima waduk baru. Jika
ini bisa dilaksanakan maka target pangan bisa terpenuhi, jika tidak bisa maka
perlu Embung dan selebihnya pakai air tanah,” tutup Ganjar.
Sumber : http://www.mongabay.co.id/2015/01/21/klhk-dukung-ugm-rintis-sistem-pertanian-terpadu-di-kawasan-hutan-seperti-apakah/
Penulis : Tommy Apriando
Rosiana Nafilatul Azizah
Golongan A5 Kelompok 3
13122
Sentuhan Inovasi Antarkan Petani Sukses
|
Inovasi, teknologi, dan kerja keras
menjadi salah satu kunci keberhasilan dan kesuksesan pertanian. Kisah
sukses beberapa petani di Tanah Air ini diharapkan mampu menginspirasi
generasi muda agar mereka tidak alergi bekerja sebagai petani. Betapa
tidak, karena dari lahan pertanian inilah, para petani sukses ini
berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi, menambah
lahan pertanian, memperbaiki rumah, hingga membeli mobil.
Latif, transmigran asal Ngawi, Jawa
Timur adalah contohnya. Petani berusia 71 tahun ini menjadi salah satu
petani sukses di Desa Karang Bunga, Kecamatan Mandastana, Kabupaten
Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Kawasan yang dulunya merupakan hamparan
semak belukar yang didominasi pakis dan gelam, kini menjadi kawasan
pertanian unggulan. Berkat keuletan dan kerja kerasnya, lahan pertanian
seluas dua hektar (ha) yang ditanami padi dan jeruk, menuai hasilnya.
“Kalau tidak ada inovasi dari para peneliti di Balittra, Badan Litbang
Pertanian, mungkin kami sudah meninggalkan kampung ini,” kata Latif saat
ditemui Majalah Sains Indonesia, baru-baru ini.
Inovasi yang diberikan peneliti Balittra
cukup beragam, mulai dari varietas padi yang sesuai untuk lahan rawa,
cara pemupukan, irigasi, hingga tanaman pendamping. Tak heran jika,
lahan rawa yang tadinya tidak produktif, kini dapat dikembangkan menjadi
lahan pertanian yang produktif.
Selain ditanami padi, Latief pada 1999
mulai menanam jeruk di pematang sawah. Alhasil, tanaman jeruk justru
mampu mendongkrak kehidupan petani selain padi. Dari jeruk saja, Latif
mampu mendapatkan penghasilan antara Rp 50 juta – Rp 125 juta. Karena
terkenal manisnya, ia tak kesulitan memasarkan jeruk siam banjarnya.
Harus diakui, inovasi teknologi
pengelolaan lahan rawa telah menyulap Desa Karang Bunga menjadi pemasok
beras di Kalimantan Selatan. Inovasi tersebut berupa Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) Padi Pasang Surut dengan sistem surjan dan penggunaan
varietas unggul adaptif lahan rawa, yaitu Margasari dan Inpara 5.
Kisah sukses juga dialami M Syari
Hasyim, anggota kelompok Tani Makmur, Desa Setiris, Kecamatan Maro Sebo,
Provinsi Jambi. Kunci sukses Syari di lahan sawahnya seluas 2 ha tidak
terlepas dari sistem tanam jajar legowo (jarwo), inovasi teknologi Badan
Litbang Pertanian.
Produktivitas Naik
Berkat sistem jarwo ini, produksi ketiga
varietas padinya melebihi rata-rata nasional. Padi varietas Inpari 13
misalnya, mampu menghasilkan 7,3 ton gabah kering giling (GKG) per ha.
Sedangkan varietas Inpari 12 menghasilkan 6,08 ton per ha, dan Inpara 3
sekitar 5,2 ton per ha. “Sebelumnya produksi padi rata-rata di bawah 5
ton. Namun semenjak menerapkan jarwo produktivitas naik dan
keuntungannya pun bertambah,” kata Syari.
Keberhasilan Syari juga tidak terlepas
dari penggunaan pupuk organik. Praktis, ia pun tidak pernah menggunakan
pupuk kimia untuk sawahnya. Pupuk organik dihasilkan dari kotoran ayam
pedaging yang dipeliharanya tak jauh dari sawahnya. “Setiap kali perlu
pupuk tinggal ambil di kandang. Untuk sawah seluas 1 ha hanya perlu 1,5
ton pupuk organik,” ujar Syari.
Suyanto, petani penangkar padi dari
Kelompok Tani Usaha Sepakat, Desa Pudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten
Muaro Jambi, juga merasakan hal serupa. Berkat sistem jarwo, varietas
Inpari 13 yang ditanamnya mampu menghasilkan 6 ton per ha. Sementara
itu, beberapa petani yang tidak menerapkan sistem jarwo produksinya
hanya 3-4 ton per ha.
|
Sumber :
http://www.sainsindonesia.co.id/index.php/rubrik/laporan-utama/576-sentuhan-inovasi-antarkan-petani-sukses
Nama : Kartika Dwi Prasetyaningrum
NIM : 13131
Golongan : A5/3
Mendorong Perikanan Budidaya dan Pembiaran Perikanan Tangkap
Telaah Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Negara Kepulauan
Perkembangan budidaya di Indonesia saat ini begitu pesat seiring dengan
kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah mendorong peningkatan
produksi perikanan khususnya untuk produksi budidaya. Dorongan ini dimulai
sejak periode Fadel Muhammad yang mencanankan peningkatan produksi perikanan
hingga 353% persen pada tahun 2014. Sehingga menstimulasi seluruh komponen,
baik pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersama-sama untuk turut dalam
menyukseskan program yang telah direncankan tersebut.
